KOPI PANAS : DEMOKRASI TELAH MATI DI BAWAH REPRESIFITAS APARAT

                Aparat yang sejatinya hadir di masyarakat ini berfungsi untuk menjaga kesejahteraan, rasa aman bagi masyarakat itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya , para pihak aparat polisi ini lebih memihak pada petinggi negara misalnya para pejabat , dewan rakyat, dan sebagainya, dimana mereka yang dibela dan diberikan rasa aman oleh aparat kepolisian justru menjadi ancaman bagi bangsa. Imbas dari pembelaan ini adalah para dewan dan pejabat seakan akan tak memiliki batas takut dan melupakan tugas utama mereka yaitu sebagai ‘Dewan Rakyat’ yang sejatinya menjadi pewakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah , namun malah menjadi sosok yang mengatur rakyat.

                Para aparat kepolisian memiliki hak untuk melakukan tindakan represif kepada berbagai elemen masyarakat, baik itu warga, mahasiswa, pegawai negeri yang memang berpotensi atau bahkan terbukti melakukan pelanggaran. Tujuan dari tindakan represif ini sendiri hanya untuk membuat pelanggar / pelaku ‘jera’ dan tidak melakukan lagi, baik dengan teguran, peringatan, atau bahkan hukuman tertentu yang sesuai dengan SOP yang ada, bukan dengan kekerasan fisik tanpa alasan berarti.

                Dalam penegakan demokrasi, ketika terjadi suatu aksi demontrasi, pihak aparat kepolisian memiliki kewajiban yang tertuliskan dalam Pasal 13 Perkapolri 9/2008 dimana dijelaskan bahwa dalam demonstrasi oleh warga negara, pihak aparatur pemerintah (dalam hal ini polisi) wajib melindungi hak asasi manusia, menghargai prinsip praduga tak bersalah, menyelenggarakan keamanan, dan menghargai asas legalitas.

                Namun, pada praktiknya seribgkali dalam aksi demonstrasi, pihak aparat sering membabi buta menerkam para demonstran. Mereka benar melakukan pengamanan, akan tetapi apa yang dilakukan aparat sedikit melenceng dari pasal yang ada diatas. Melakukan kekerasan yang tidak seharusnya, menangkap massa aksi secara sembrono dan asal ‘ciduk’. Pemukulan yang dilakukan oleh aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

                Dihimpun oleh KontraS.org (2019) menyebutkan bahwa semenjak tahun 2014, polisi melakukan kekerasan sebanyak 3.893 kali, dengan 4.695 massa ditangkap, 4.874 orang terluka, hingga 966 orang meninggal dunia. Pada aksi demonstrasi pada 23-26 september 2019 lalu, 9 jurnalis menjadi korban kekerasan oleh aparat (VOA Indonesia, 2019). Fakta lain menjabarkan adanya korban dari kekerasan aparat pada beberapa waktu lalu dalam aksi demonstrasi perihal penegakan revisi RUU KUHP, revisi UU KPK pada rentang tanggal 23 September – 10 Oktober 2019, yaitu Alm. Akbar Alamsyah (Pelajar Jakarta) yang meninggal akibat tempurung kepala pecah dan luka lebam. Alm. Immawan Randy (Mahasiswa UHO Kendari), meninggal karena tertembak saat demo. Alm. Maulana Suryadi (Juru Parkir Tanah Abang), meninggal karena luka lebam dengan kondisi darah mengucur dari telinga dan hidung.

                Ada sebuah cerita pengakuan dari korban kekerasan aparat, namun narasumber ini meminta untuk tidak dipublikasikan namanya. Dimana ketika ia sedang merekam seorang anak STM yang sedang dipukuli oleh 6 BRIMOB saat aksi, ia tiba-tiba diamankan oleh BRIMOB. Ia dipaksa untuk menghapus rekaman dari pemukulan tadi, namun saat hendak menghapus, handphonenya malah ditendang oleh BRIMOB. Ia dikelilingi oleh 9 orang BRIMOB dan ia mendapatkan kekerasan, mulai dari pemukulan di pelipis kepala, perut dan mata. Ia akhirnya dibebaskan dengan tuduhan sebagai “peserta aksi”, padahal saat mulai di tangkap, ia masih mengalungi nametag pers. Mereka yang tertangkap oleh aparat dipaksa memilih tuduhan yang akan didakwahkan kepada mereka dengan perusakan fasilitas, membakar ban, atau pemukulan terhadap aparat.

                Fakta diatas tidak secara langsung menggambarkan bahwa seringkali para pihak aparat melakukan tindakan represifitas diluar batas, dimana tindakan tersebut sangatlah bertentangan dengan peraturan yang ada. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka para pihak aparat tidaklah melakukan tindakan represifitas yang merupakan tugas mereka. Lebih mirisnya lagi, masalah tindakan kekerasan yang bahkan berujung kematian tidak pernah diusut tuntas, sehingga para aparat tidak merasa jera dan terancam akan tindakan mereka yang menjadi oposisi dari para rakyat ketika demonstrasi.

                Disisi lain, perwakilan KOMPOLNAS, menyatakan bahwa ketika massa mulai berubah haluan menjadi anarki, aparat kepolisian berhak membubarkan dan menindak tegas dengan menyemprot menggunakan water canon & gas air mata. Disini tidak disebutkan represifitas dengan menggunakan kekerasan fisik. Mereka juga mengatakan jika aksi dilakukan dengan massa dalam jumlah besar dan melewati batas waktu aksi yaitu pukul 18.00 (Indarty, Poengky. 2019). Nyatanya, pada aksi 23 september 2019 lalu, seorang korban kekerasan aparat bernama Faisal Amir (tulang tengkorak retak) menjelaskan bahwa sebelum kekerasan dari aparat sudah dimulai saat sore sebelum pukul 18.00 dan massa pun belum menuju anarki yang berarti. Sebelum jam batas aksi pun sudah ada kekerasan dari aparat, dengan aspek dasar dan tujuan apa?

                Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar, mengatakan era sekarang ini tengah berkembang fenomena ‘Shrinking Democratic Space’ atau meredupnya ruang demokrasi di berbagai belahan dunia. Artinya, menurut dia, kubu oposisi banyak ditangkap dan diadili. Kelompok oposisi dan aktivis-aktivis demokrasi ditangkap, digugat ke pengadilan dan dibunuh, termasuk wartawannya dan Ini terjadi banyak belahan. Fenomena ini menjadikan ruang-ruang yang ada menyempit karena represifitas aparat dalam menangani aksi, dan dibatasinya aspirasi dalam peraturan-peraturan tertentu. Dampaknya dalam demokrasi sendiri adalah orang malas untuk berkumpul karena akan dicurigai oleh aparat keamanan. Atau bahkan menjadi stigma bagi publik bahwa yang berkumpul itu selalu rusuh, padahal ada beberapa kegiatan yang sama sekali tidak berkaitan dengan politik. Soal kebebasan berkumpul tidak bisa dimaknai hanya demonstrasi saja (Anandar, Rivanlee. 2019).

Referensi :
Adminbpl. 2017. Inilah Pengertian Asas Legalitas di Kaca Mata Para Ahli Hukum
Kusumasari, Diana. 2011. Apakah Polisi Memiliki Kewenangan Untuk Memukul Demonstran?.
BBC Indonesia. 2019. Demo mahasiswa: ‘Anak saya babak belur, alasan polisi emosi petugas sedang tidak terkendali’.
Hariyanto, Ibnu. 2019. Aktivis Nilai Penegakan Hukum Pemerintahan Jokowi Amburadul.
Kumparan. 2019. Korban Amuk Aparat. https://www.youtube.com/watch?v=B8iOeZcv9h4&feature=youtu.be. Korban.

Leave a Reply