Petani, Pahlawan Pangan yang Dilupakan

[vc_row][vc_column][testimonials_ctn][testimonial_sc author=”-” a_info=”-“]Sektor pertanian dan pangan merupakan soal mati dan hidupnya suatu bangsa, apabila kebutuhan pangan tidak dipenuhi maka malapetaka karenanya butuh usaha besar, radikal dan revolusioner.

-Ir. Soekarno[/testimonial_sc][/testimonials_ctn][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Oleh Intan Mega M.

24 September 1960 Soekarno mengesahkan sebuah masterpiece bagi petani, yang kita kenal sebagai UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang bertujuan untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama kaum tani, serta untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya (UU No. 5 Tahun 1960).

Siapa yang menyangka?

59 tahun sudah sejak masterpiece itu disahkan, terdapat kasus sengketa tanah yang tercatat di Kementerian ATR/BPN sejumlah 8.959 kasus. Di mana, 56 persen sengketa antar masyarakat, 15 persen sengketa antara badan hukum dengan PT dan BUMN (Sekertaris Kabinet Menteri). Selama itu pula lahan pertanian mengalami penurunan, hingga pada tahun 2018 hanya tertinggal 7,1 juta hektare lahan, jauh lebih rendah dari tahun 2017 yaitu sebesar 7.75 juta hektar (CNN Indonesia).

Alih fungsi lahan adalah permasalahan yang tak kunjung selesai, bukan  berarti pengalih fungsian lahan tidak diperbolehkan sama sekali, akan tetapi setiap tahunnya penduduk Indonesia bertambah yang tentunya dibarengi oleh meningkatnya kebutuhan papan, akan tetapi tidak terbentuk keharmonisan disini, alias sumbang. Lahan pertanian banyak dialih fungsikan untuk kawasan pemukiman tapi nyatanya masih banyak yang memiliki tempat tinggal tidak layak atau bahkan tidak memiliki tempat tinggal. Pembangunan infrastuktur dan kepentingan swasta/asing berjalan begitu mulusnya karena penawaran modal yang begitu besarnya.

Tahun 2010 SBY mencanangkan program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) sebuah mega proyek yang memiliki beragam desain yang berbeda satu dengan lainnya tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan dan apa tujuan finalnya. Proses pengambilan keputusan yang tidak transparan serta sulitnya mencari data yang akurat, sehingga hanya dapat menggabungkan berbagai titik yang acak dan tidak saling bertaut. Tambal sulam data serta sulitnya membuat verifikasi membuat mega proyek ini patut untuk dipertanyakan.

Secara umum MIFEE merupakan program sang raja untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pengembangan bahan bakar hayati. Dalam hal ini para elite raja pun tak sendiri, mereka menggandeng para investor untuk melancarkan program tersebut, dan tentu saja dengan payung hukum yang mendukung.

Rencananya?

Dengan total luas lahan 2.051.157 ha, sang raja berencana untuk mendistribusikan 50% sebagai lahan industri pangan, 20% industri sawit, dan 30% industri tebu.

Apa daya ketika rencana hanya menjadi sebuah wacana,

Dari total luas lahan tersebut, 50,48% digunakan untuk industry perkebunan kayu, 0,14% untuk pengolahan kayu, 22,47% perkebunan sawit, 21,53% untuk industry perkebunan tebu dan 5,38% untuk sawah padi.

Setiap permasalahan tentunya akan ada prestasi yang diraihnya, begitu pula sebaliknya. Saat ini Indonesia menjadi negara penghasil minyak sawit terbesar, kita patut bangga dengan hal tersebut karena membantu Indonesia dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Bahkan pemerintah mengerahkan budak-budak kecilnya untuk menanam kelapa sawit.

Setiap prestasi pasti ada permasalahan besar dibelakangnya, celakanya hampir 958.094,2 ha perkebunan sawit berada di Papua, bahkan belum termasuk Papua Barat (Sawit watch, 2018).  Bahkan siapa yang menduga? Warisan lahan gambut di Kalimantan Tengah turut berkontribusi dalam produktivitas kelapa sawit berkat dukungan Permentan No. 14/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budi Daya Tanaman Kelapa Sawit, bahkan tahun 2007 elite raja mengeluarkan Inpres No. 2/2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Sebanyak 1.886.653,059 ha lahan kelapa sawit sudah operasional dan 2.181.380,784 menunggu waktu untuk beroperasional (Dinas Perkebunan Kalteng, 2017).

Gagasan pertanian berskala luas justru berujung pada penguasaan lahan untuk alasan pembangunan yang berujung pada penyerobotan tanah masyarakat. Excavator, pemalsuan tanda tangan masyarakat dalam Surat Keterangan Ganti Rugi, hingga hancurnya rumah warga (Detik News, Senin 29 Oktober 2012). Berjalan tidak harmonis dengan UU No. 5 Tahun 1960 serta Perpres No. 86 Tahun 2018 berkaitan dengan kepemilikan tanah.

Hutan yang menjadi sumber pangan, tanaman obat, hewan buruan, buah-buahan, dan kebutuhan hidup, serta hubungan religius, pemberi kehidupan, dan sebagai identitas bagi sebagian masyarakat, tak lagi digubris. Wajar saja jika perluasan lahan terus menerus ditentang oleh masyarakat karena hal tersebut adalah ancaman serius. Perluasan lahan yang dapat merenggut hutan adat mereka serta penggantian sagu dengan beras dapat berimplikasi pada pemusnahan suatu kebudayaan secara perlahan dan meyeluruh, kondisi iklim yang semakin buruk, diakibatkan oleh peningkatan emisi karbon yang timbul akibat proyek-proyek agribisnis terebut tidak dapat dipungkiri lagi.

Sang raja dan elitenya nampaknya berambisi untuk menjawab tantangan pembangunan. Persoalan pembangunan ketahanan pangan dan energi dapat dilakukan dengan metode pendekatan khusus, tidak bisa secara umum. Kerjasama antara raja dan rakyatlah yang mampu menghasilkan harmonisasi indah bukan keambisiusan yang hanya akan menghasilkan pekikan lantang yang terdengar sumbang. Selamat Hari Pangan Nasional, untukmu para pahlawan pangan yang dilupakan!

 

Referensi:

Barahamin, Andre. 2015. Hikayat Beras Pemangsa Sagu: Etnosida Terhadap Malind-Anim Melalui Mega Proyek MIFEE.

Detik News. 2012. Tanah 2.000 Ha Diserobot Pengusaha Sawit, Warga Riau Ngadu ke Komnas HAM.

Sawit Watch. 2018. Catatan Krisis Ancaman Ekspansi Kelapa Sawit di Papua Terhadap Keberadaan Masyarakat Adat

Suriadikarta, D. A. (2009). Pembelajaran dari kegagalan penanganan kawasan plg sejuta hektar menuju pengelolaan lahan gambut berkelanjutan[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply